Policy Brief: Perlindungan Data Pribadi Anak dan Remaja merupakan dokumen kebijakan berbasis bukti yang disusun oleh tim riset Safe Nusa untuk menjawab kesenjangan perlindungan yang dialami oleh kelompok usia paling rentan di ruang digital Indonesia. Dokumen ini diawali dengan pemaparan konteks: bagaimana anak dan remaja Indonesia semakin aktif di platform digital sejak usia dini, sementara regulasi dan praktik perlindungan data yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kerentanan khusus mereka. Landasan empiris yang kuat menjadikan policy brief ini lebih dari sekadar opini — ini adalah argumen kebijakan yang dapat dipertahankan di depan para pengambil keputusan.
Bagian inti dokumen ini menyajikan pemetaan celah regulasi yang ditemukan dalam kerangka hukum yang berlaku, termasuk dalam implementasi UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang belum secara spesifik mengatur mekanisme perlindungan bagi anak di bawah umur. Temuan riset dirangkum dalam bentuk yang mudah dicerna, menunjukkan secara konkret di mana dan bagaimana data anak-anak rentan dikumpulkan, diproses, dan disalahgunakan oleh platform digital. Analisis ini mencakup praktik persetujuan (consent) yang problematis, ketiadaan verifikasi usia yang efektif, dan absennya mekanisme pelaporan yang ramah anak.
Policy brief ini ditutup dengan serangkaian rekomendasi spesifik dan berprioritas yang ditujukan kepada tiga kelompok pemangku kepentingan: pembuat kebijakan di tingkat kementerian dan DPR, platform digital yang beroperasi di Indonesia, serta institusi pendidikan sebagai garis depan perlindungan. Setiap rekomendasi disertai justifikasi berbasis data dan contoh praktik baik dari negara lain yang relevan. Dokumen ini dirancang agar dapat langsung digunakan sebagai bahan masukan dalam proses penyusunan peraturan turunan UU PDP maupun kebijakan sektoral lainnya.
Bagikan artikel ini